Long March dan Berjoget warnai Aksi Buruh di Jakarta

JAKARTA, 1 Mei setiap tahunnya kerap digunakan untuk mengadvokasi hak-hak pekerja, meningkatkan kesadaran akan isu-isu ketenagakerjaan, dan mengekspresikan aspirasi untuk perubahan sosial dan ekonomi yang lebih baik bagi buruh.

Hari Buruh Internasional atau May Day kali ini diperingati beberapa serikat buruh pabrik dan aktivis dengan menggelar demo di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, dan acara di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Rabu (1/5/2024)

Baca juga: Pemerintah Antisipasi Lonjakan Pemudik dan Maksimalkan Capaian Vaksinasi

Mereka diantaranya membawa spanduk bertuliskan "Cabut Omnibus Law Undang - Undang Cipta Kerja, yang mrrupakan salah satu dari beberapa poin tuntutan buruh.

" Long march ke Patung Kuda untuk perjuangan buruh menghapus upah murah" ujar Rahmadi, salah seorang peserta demo.

Baca juga: Gubernur Jatim Pimpin Apel Bakti Pramuka Peduli Semeru Spesial Ramadan

Aksi itu juga diiringi musik dari mobil komando yang membuat massa buruh aksi demo turut berjoget.

Sementara itu. Dalam keterangan yang diterima wartawan, Selasa (30/1/2024), Presiden Partai Buruh dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal,   mengungkapkan sekitar 50.000 buruh menggelar aksi di sekitar Istana Negara, Jakarta.

Baca juga: Dian Lestari: G20 Dorong Peningkatan Instrumen Keuangan Berkelanjutan

Aksi tersebut bertujuan untuk menyuarakan dua tuntutan utama yang diserukan oleh para buruh yaitu pertama, mendesak pemerintah untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja atau yang dikenal dengan sebutan Omnibus Law.

Tuntutan kedua, mereka menolak praktik outsourcing yang merugikan, yang mana gerakan penolakan itu disebut sebagai "HOSTUM" (Hapus OutSourcing Tolak Upah Murah).

Baca juga: Ombusdman RI Minta Kemensos Tindaklanjuti LAHP, Berikut Temuan Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Tersebut

Selain itu, terdapat sembilan alasan yang menjadi sorotan para buruh terkait dengan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mereka anggap merugikan.

Ketentuan tersebut antara lain perihal upah minimum yang dinilai kembali pada konsep upah murah, faktor outsourcing seumur hidup, kontrak yang berulang-ulang, pesangon yang dianggap murah, kemudahan PHK, pengaturan jam kerja yang fleksibel, pengaturan cuti, tenaga kerja asing, serta penghilangan beberapa sanksi pidana dari undang-undang sebelumnya. (hy)

Baca juga: Yayasan Peduli Cinta Sesama Beri Santunan Anak Yatim di Pancoran

Baca juga: IKALusika,PKBR Tapadu dan YSPB Balimau Basamo di Pantai Mirota

 

Baca juga: Abdul Fikri Faqih: Perubahan Kurikukum Pendidikan, Butuh Evaluasi Menyeluruh