JAKARTA, Kontingen DKI pada PON XX Aceh – Sumut 2024 berhasil meraih posisi kedua setelah Kontingen Jawa Barat.
Pencapaian prestasi KONI DKI tak terlepas dari peran mantan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. Prasetyo dinilai telah berhasil melakukan pembinaan organisasi dan dukungan kepada KONI DKI pada PON XXI lalu.
Terkait keberhasilan tersebut, Pengamat Perkotaan Sugiyanto menyarankan pengurus KONI DKI memberi apresiasi kepada Prasetyo Edi Marsudi.
“Entah dalam bentuk apa, pengurus KONI DKI harus memberi apresiasi kepada Pras. Karena prestasi KONI DKI pada PON XXI lalu tak terlepas dari peran Pras, ” ujar pria yang akrab disapa SGY, saat pertemuan pengurus KONI DKI dengan sejumlah aktivis Jakarta, di Gedung KONI DKI Tanah Abang Jumat (20/12/2024).
Menurut SGY, selama Pras menjabat sebagai Ketua DPRD DKI, kepedulian beliau terhadap pembinaan atlet DKI cukup tinggi termasuk persiapan atlet untuk bertanding di PON XXI Aceh-Sumut.
“Pengurus KONI DKI harus cari waktu untuk bertemu Pras, sebagai bentuk apresiasi kepada beliau, ” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi KONI DKI Syaiful Jihad menyambut positif usulan tersebut. Pihaknya akan menindaklanjuti usulan tersebut.
“Kita akan cari waktu untuk bertemu beliau, dan kita akan bahas dahulu di internal. Kemungkinan awal tahun, ” ujarny
Dana Pembinaan
Dalam pertemuan tersebut yang mengemuka tak hanya soal memberikan apresiasi kepada Om P, panggilan akrab Prasetiyo —yang juga seorang off roader, tapi juga soal dana pembinaan.
Baca juga:
Sambut Covid-19 Nol di Kota Batam
|
“Saat Pras menjabat Ketua DPRD DKI dan Ketua KONI ada anggapan bias politik yang berujung pada pencitraan politik Prasetyo. Saat itu mengemuka ada usulan dari anggota Fraksi PKS untuk melakukan audit dana hibah untuk KONI, ” ujar Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah yang juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Guna menghindari bias politik tersebut, Amir mengusulkan, agar dicari dana pembinaan cabang – cabang olahraga di bawah KONI DKI, bersumber dari CSR BUMD – BUMD DKI.
“Untuk masalah dana dari CSR BUMD – BUMD tetap harus dibuatkan aturannya, ” tegas Amir.
Menurut Amir, sejatinya pembinaan olahraga sudah menjadi kewajiban pemerintah, terlepas ada bias politik ataupun tidak. Tidak perlu ada sentimen politik dari para politisi yang berseberangan dengan politisi yang berkiprah di KONI DKI.
“Dana pembinaan bisa didapat melalui APBD, dana hibah ataupun CSR, baik BUMD atau swasta, ” pungkas Amir usai pertemuan tersebut (hy)